RSS

makalah pancasila sebagai sistem filsafat

09 Nov

hai……. kalian semua,, apa kabar??

kali ini aqu bakal kasih kamu contoh makalah pancasila sebagai sistem filsafat

selamat membaca yachhhhh……

GBU

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat  tuhan yang maha esa karena atas perkenan dari beliau lah kami bisa menyelesaikan laporan ini dengan cukup baik dan tepat pada waktunya. Yaitu “LAPORAN PENDIDIKAN PANCASILA”  yang berisi tentang

  • Pelaksanaan pancasila sebagai sisitem filsafat
  • Nilai-nilai perjuangan bangsa sebelum proklamasi
  • Kondisi yang terjadi dalam NKRI sesudah  proklamasi
  • Kondisi yang terjadi dalam NKRI pada masa orde lama

 

Walaupun dengan buku penunjang yang terbatas.

Adapun laporan ini sengaja kami susun atas dasar kelengkapan tugas PKN kelas F, semester 1,

Dan agar para mahasiswa juga dapat mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek penyelenggaraan negara, nilai-nilai perjuangan bangsa sebelum proklamasi, kondisi yang terjadi dalam NKRI sesudah proklamasi, dan kondisi yang terjadi dalam NKRI pada masa orde lama baik dari segi pemerintahannya, keadaan sosial masyarakatnya maupun dari segi perekonomiannya.

kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini, semua yang telah memberi informasi yang kami tidak bisa sebut satu persatu.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, maka untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca dalam kesempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa.

 

Sekali lagi saya ucapkan TERIMA KASIH.

 

 

 

 

 

Tondano,      Oktober 2012

 

 

 

KELOMPOK   2

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………….1

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………….2

PEMBAHASAN

  1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
    1. Pengertian filsafat………………………………………………………………………..3
    2. Pancasila sebagai sistem filsafat……………………………………………………5
    3. Kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat………………………………………………………………………………………..8

D.nilai-nilai pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban……………………………………………………………………………………….9

  1. MENYIMPULKAN NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA

SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

  1. Sejarah perjuangan bangsa………………………………………………………10
  2. Era Sebelum Penjajahan………………………………………………………….10
  3. Era selama penjajahan…………………………………………………………….11
  4. Era Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan………………………11
  5. Era mengisi kemerdekaan………………………………………………………..12
  6. KONDISI YANG TERJADI DALAM NKRI SESUDAH

PROKLAMASI

  1. Proses kembali ke negara kesatuan RI (NKRI)……………………………………..14
  2. Pemilihan Umum I Tahun 1955 di Tingkat Pusat dan Daerah…………………15
  3. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang Ditimbulkannya…16

 

  1. KONDISI YANG TERJADI DALAM NKRI  PADA MASA

ORDE LAMA

  1. Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia pada masa orde lama…………..19
  2. Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan pada masa orde lama…………………20

PENUTUP

1)      SARAN……………………………………………………………………………………………………22

2)      KESIMPULAN…………………………………………………………………………………………22

3)      PENUTUP………………………………………………………………………………………………..22

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………………………………………….23

 

 

 

  1. I.                  PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

 

 

A.Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom”.Jadi secara harfiah istilah “filsafat” mengandung makna cinta kebijaksanaan.

Keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:
Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian
1.Filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan,ilmu,konsep,pemikiran-pemikiran dari para filsuf     pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu
2.Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari     aktivitas berfilsafat.

Filsafat sebagai suatu proses,yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu

akftivitas berfilsafat,dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.
Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:

 

  • Metafisika,membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis.
  • Epistemologi,yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan.
  • Metodologi,yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu

 

  • pengetahuan Logika,yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir.
    Etika,berkaitan dengan moralitas,tingkah laku manusia.
    Estetika,berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.

Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat yaitu :

1. Keheranan, sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran

merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk

menyelidiki.

 

2. Kesangsian, merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan

menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik

pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi.

 

3. Kesadaran akan keterbatasan, manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari

bahwa dirinya sangat kecil dan lemah terutama bila dibandingkan dengan

alam sekelilingnya. Kemudian muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa

diluar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tdak terbatas.

Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat yaitu filsafat dalam arti

proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu, ada pengertian lain, yaitu filsafat

sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Disamping itu, dikenal pula

filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis.

Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat

sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila

mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap,

tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun

mereka berada.

 

1. Obyek Filsafat

Filsafat merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni (tidak

terikat langsung dengan suatu obyek), yang mendalam dan daya pikir subyek

manusia dalam memahami segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Berpikir

aktif dalam mencari kebenaran adalah potensi dan fungsi kepribadian manusia.

Ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang

kesemestaan, secara mendasar (fundamental dan hakiki). Filsafat sebagai hasil

pemikiran pemikir (filsuf) merupakan suatu ajaran atau sistem nilai, baik

berwujud pandangan hidup (filsafat hidup) maupun sebagai ideologi yang dianut

suatu masyarakat atau bangsa dan negara. Filsafat demikian, telah tumbuh dan

berkembang menjadi suatu tata nilai yang melembaga sebagai suatu paham

(isme) seperti kapitalisme, komunisme, fasisme dan sebagainya yang cukup

mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara modern.

Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik obyek yang tidak

terbatas yang ditinjau dari dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan

menjadi :

a. obyek material filsafat : yaitu obyek pembahasan filsafat yang mencakup

segala sesuatu baik yang bersifat material kongkrit seperti manusia, alam,

benda, binatang dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual

seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup dan lain

sebagainya.

b. obyek formal filsafat : cara memandang seorang peneliti terhadap objek

material tersebut.

Suatu obyek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang

yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat

yang merupakan cabang-cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yang

pokok adalah :

a..Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis

yang meliputi bidang : ontologi (membicarakan teori sifat dasar dan ragam

kenyataan), kosmologi (membicarakan tentang teori umum mengenai proses

kenyataan, dan antropologi.

b. Epistemologi, adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau

kebenaran.

c. Metodologi, adalah ilmu yang membicarakan cara/jalan untuk memperoleh

pengetahuan.

d. Logika, ádalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat

mengambil kesimpulan yang benar.

e. Etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia

tentang baik-buruk

f. Estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahankejelekan.

2. Aliran-Aliran Filsafat

Aliran-aliran utama filsafat yang ada sejak dahulu hingga sekarang

adalah sebagai berikut :

 

a. Aliran Materialisme, aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas

kesemestaan, termasuk mahluk hidup dan manusia ialah materi. Semua

realitas itu ditentukan oleh materi (misalnya benda ekonomi, makanan) dan

terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab-akibat (hukum kausalitas) yang

bersifat objektif.

 

b. Aliran Idealisme/Spiritualisme, aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit

manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia

sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan

kesadaran rohani manusia yang tidak sadar atau mati sama sekali tidak

menyadari dirinya apalagi realitas kesemestaan. Jadi hakikat diri dan

kenyataan kesemestaan ialah akal budi (ide dan spirit)

 

c. Aliran Realisme, aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran diatas

adalah bertentangan, tidak sesuai dengan kenyataan (tidak realistis).

Sesungguhnya, realitas kesemestaan, terutama kehidupan bukanlah benda

(materi) semata-mata. Kehidupan seperti tampak pada tumbuh-tumbuhan,

hewan, dan manusia mereka hidup berkembang biak, kemudian tua dan

akhirnya mati. Pastilah realitas demikian lebih daripada sekadar materi. Oleh

karenanya, realitas adalah panduan benda (materi dan jasmaniah) dengan

yang non materi (spiritual, jiwa, dan rohaniah). Khusus pada manusia tampak

dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi. Jadi menurut aliran ini, realitas

merupakan sintesis antara jasmaniah-rohaniah, materi dan nonmateri.

 

 

B. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

 

  1. Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa Indonesia

 

Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan

konteksnya, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,

sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan

negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri

secara sendiri-sendiri namun bilamana dikelompokan maka akan kembali pada

dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan

pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai (value system) yang

merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang

sejarah, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga

secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal itu

bisa dilihat dari proses terjadinya Pancasila yaitu melalui suatu proses yang

disebut kausa materialisme karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan

hidup sejak jaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan

yang diyakini kebenarannya itu menimbulkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk

mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya. Di sisi lain,

pandangan itu menjadi motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam

mencapai tujuannya. Dari pandangan inilah maka dapat diketahui cita-cita yang

ingin dicapai bangsa, gagasan kejiwaan apa saja yang akan coba diwujudkan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Satu pertanyaan yang sangat fundamental disadari sepenuhnya oleh

para pendiri negara Republik Indonesia adalah :”di atas dasar apakah negara

Indonesia didirikan” ketika mereka bersidang untuk pertama kali di lembaga

BPUPKI. Mereka menyadari bahwa makna hidup bagi bangsa Indonesia harus

ditemukan dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang

merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini

dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah

perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahirnya.

 

Nilai-nilai itu adalah buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan

dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka

menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata

kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat

dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa

lainnya. Kenyataan yang demikian itu merupakan suatu kenyataan objektif yang

merupakan jatidiri bangsa Indonesia.

Jadi nilai-nilai Pancasila itu diungkapkan dan dirumuskan dari sumber

nilai utama yaitu :

a. nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari

Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan ajaranajaran

agama dalam kitab suci

b. nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari dari

nilai-nilai yang luhur budaya masyarkat (inti kesatuan adat-istiadat

yang baik) yang tersebar di seluruh nusantara.

 

 

  1. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

 

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu

sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang

saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara

keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya sistem memiliki

ciri-ciri sebagai berikut :

 

a. suatu kesatuan bagian-bagian

b. bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

c. saling berhubungan dan saling ketergantungan

d. kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama

(tujuan sistem)

e. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

 

Pada hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendirisendiri,

fungsi sendiri-sendiri namun demikian secara keseluruhan adalah suatu

kesatuan yang sistematis dengan tujuan (bersama) suatu masyarakat yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila.

 

  1. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organis

 

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan

peradaban, dalam arti, setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari

kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang

majemuk tunggal, dengan akibat setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri

terlepas dari sila-sila lainnya. Di samping itu, di antara sila satu dan lainnya tidak

saling bertentangan.

Kesatuan si;a-sila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara

filisofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung

dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia ”monopluralis” yang

memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani-rohani, sifat kodrat individu-mahluk

sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri-mahluk Tuhan Yang

Maha Esa. Unsur-unsur itu merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis

harmonis.

 

  1. Susunan Kesatuan Yang Bersifat Hirarkhis Dan Berbentuk Piramidal.

 

Hirarkhis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat matematis

yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal

urut-urutan luas (kuantiítas) dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila

Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari silasila

sebelumnya atau diatasnya.

Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan

yang kuat pada setiap silanya sehingga secara keseluruhan Pancasila

merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Oleh karena itu, sila pertama yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila-sila Pancasila berikutnya.

Secara ontologis hakikat Pancasila mendasarkan setiap silanya pada

landasan, yaitu : Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil. Oleh karena itu,

hakikat itu harus selalu berkaitan dengan sifat dan hakikat negara Indonesia.

Dengan demikian maka, sila pertama adalah sifat dan keadaaan negara harus

sesuai dengan hakikat Tuhan; sila kedua sifat dan keadaan negara harus sesuai

dengan hakikat manusia; sila ketiga sifat dan keadaan negara harus satu; sila

keempat adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat;

dan sila kelima adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat

adil.

Contoh rumusan Pancasila yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal

adalah : sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai

sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Saling Mengisi Dan

 

Saling Mengkualifikasi Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hirarkhis piramidal.juga memiliki sifat saling mengisi dan salng mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

Contoh rumusan kesatuan sila-sila Pancasila lyang mengisi dan saling mengkualifikasi

adalah sebagai berikut : sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan

yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

C. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

     FILSAFAT

 

Apabila kita bicara tentang filsafat, ada dua hal yang patut diperhatikan,

yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan, keduanya

sangat berguna untuk memahami Pancasila. Di sisi lain, kesatuan sila-sila

Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat

formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar

epistemologi dan dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila.

Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila

sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk

mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh.

Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif (dengan mencari hakikat

Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi

keutuhan pandangan yang komprehensif dan secara induktif (dengan mengamati

gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan

makna yang hakiki dari gejala-gejala itu).

Dengan demikian, filsafat Pancasila

akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan

pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya.

 

1. Aspek Ontologis

Ontologi menurut Runes, adalah teori tentang adanya keberadaan atau

eksistensi. Sementara Aristoteles, menyebutnya sebagai ilmu yang menyelidiki

hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi ontologi adalah

bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada (eksistensi dan keberadaan),

sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika

dan kesemestaan atau kosmologi.

Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak

monopluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Subyek

pendukungnya adalah manusia, yakni : yang berketuhanan, yang

berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan

pada hakikatnya adalah manusia. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks

negara Indonesia, Pancasila adalah filsafat negara dan pendukung pokok negara

adalah rakyat (manusia).

 

2. Aspek Epistemologi

 

Epistemologi adalah bidang/cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat,

susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia

sebagai hasil pengalaman dan pemikiran, membentuk budaya. Bagaimana

manusia mengetahui bahwa ia tahu atau mengetahui bahwa sesuatu itu

pengetahuan menjadi penyelidikan epistemologi. Dengan kata lain, adalah

bidang/cabang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya,

syarat-syarat dan proses terjadinya ilmu, termasuk semantik, logika, matematika

dan teori ilmu.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu

sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi pedoman

atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta,

manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai

dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti itu telah

menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (belief system)

sehingga telah menjelma menjadi ideologi (mengandung tiga unsur yaitu : 1.

logos (rasionalitas atau penalaran), 2. pathos (penghayatan), dan 3. ethos

(kesusilaan).

 

3. Aspek Aksiologi

 

Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran dan atau ilmu/teori.

Menurut Brameld, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki :

 

a. tingkah laku moral, yang berwujud etika,

b. ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan,

c. sosio politik yang berwujud ideologi.

 

Kehidupan manusia sebagai mahluk subyek budaya, pencipta dan

penegak nilai, berarti manusia secara sadar mencari memilih dan melaksanakan

(menikmati) nilai. Jadi nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Dengan

demikian, aksiologi adalah cabang fisafat yang menyelidiki makna nilai, sumber

nilai, jenis nilai, tingkatan nilai dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika,

ketuhanan dan agama.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan pula bahwa yang

mengandung nilai itu bukan hanya yang bersifat material saja tetapi juga

sesuatu yang bersifat nonmaterial/rokhaniah. Nilai-nilai material relatif mudah

diukur yaitu dengan menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya,

sedangkan nilai rokhaniah alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang

dibantu indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia.

 

 

D. NILAI-NILAI PANCASILA MENJADI DASAR DAN ARAH

    KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

 

Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat

merupakan falsafah kehidupan masyarakat yang memberi corak dan warna bagi

kehidupan masyarakat. Pancasila memandang bahwa kebahagiaan manusia

akan tercapai jika ditumbuh-kembangkan hubungan yang serasi antara manusia

dengan masyarakat serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan terkandung

beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan

kewajiban antar hubungan tersebut, yaitu sebagai berikut :

 

 

1. Hubungan Vertikal

Adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai

penjelmaan dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungannya

dengan itu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan

perintah-Nya dan menjauhkan/menghentikan larangan-Nya, sedangkan hak-hak

yang diterima manusia adalah rahmat yang tidak terhingga yang diberikan dan

pembalasan amal perbuatan di akhirat nanti.

 

2. Hubungan Horisontal

Adalah hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam fungsinya

sebagai warga masyarakat, warga bangsa maupun warga negara. Hubungan itu

melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang.

 

3. Hubungan Alamiah

Adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan,

tumbuh-tumbuhan dan alam dengan segala kekayaannya. Seluruh alam dengan

segala isinya adalah untuk kebutuhan manusia. Manusia berkewajiban untuk

melestarikan karena alam mengalami penyusutan sedangkan manusia terus

bertambah. Oleh karena itu, memelihara kelestrian alam merupakan kewajiban

manusia, sedangkan hak yang diterima manusia dari alam sudah tidak terhingga

banyaknya.

 

 

 

 

 

 

 

  1. II.                MENYIMPULKAN NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

 

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

a. Sejarah Perjuangan Bangsa.
            Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai semangat kebangsaan kejuangan yang senantiasa tumbuh dan berkembang yang dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRi dalam wadah Nusantara.

b. Era Sebelum Penjajahan.
            Sejak tahun 400 Masehi sampai dengan tahun 1617, kerajaan-kerajaan yang ada di Bumi Persada Nusantara adalah kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Majapahit, Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Goa dan lain-Iainnya, merupakan kerajaan-kerajaan yang terbesar di seluruh Bumi Persada Nusantara. Nilai yang terkandung pada era sebelum penjajahan adalah rakyat yang patuh dan setia kepada rajanya membendung penjajah dan menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan sebagai bangsa monarchi yang merdeka di bumi Nusantara.

c. Era Selama Penjajahan.
            Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing mulai tahun 1511 sampai dengan 1945 yaitu bangsa Portugis, Belanda, inggris dan Jepang. Selama penjajahan peristiwa yang menonjol adalah tahun 1908 yang dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional Pertama, yaitu lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Sutomo Dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dan 20 tahun kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda sebagai titik awal dari kesadaran masyarakat untuk berbangsa Indonesia, dimana putra putri bangsa Indonesia berikrar : “BERBANGSA SATU, BERTANAH AIR SATU, DAN BERBAHASA SATU : INDONESIA”. Pernyataan ikrar ini mempunyai nilai tujuan yang sangat strategis di masa depan yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Niiai yang terkandung selama penjajahan adalah Harga diri, solidaritas, persatuan dan kesatuan, serta jati diri bangsa.

d. Era Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan.
            Dimulai dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1949; dimana pada tanggal 8 Maret 1948 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang me!alui Perjanjian Kalijati. Selama penjajahan Jepang pemuda ¬pemudi Indonesia dilatih dalam olah kemiliteran dengan tujuan untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pelatihan tersebut melalui Seinendan, Heiho, Peta dan lain-lain, sehingga pemuda Indonesia sudah memiliki bekal kemiliteran.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu disebabkan dibom atomnya kota Hirosima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang kepada Sekutu dan kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keikhlasan berkorban telah terpatri dalam jiwa para pemuda dan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaannya, yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Setelah merdeka bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia dengan melancarkan aksi militernya pada tahun 1948 (Aksi Militer Belanda Pertama) dan tahun 1948 (Aksi Militer Belanda Kedua), dan pemberontakan PKI Madiun yang didalangi oleh Muso dan Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Era merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai juang yang paling kaya dan lengkap sebagai titik kulminasinya adalah pada perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan ‘adalah sebagai berikut :

1. Nilai kejuangan relegius (iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).
2. Nilai kejuangan rela dan ikhlas berkorban.
3. Nilai kejuangan tidak mengenal menyerah.
4. Nilai kejuangan harga diri.
5. Nilai kejuangan percaya diri.
6. Nilai kejuangan pantang mundur.
7. Nilai kejuangan patriotisme.
8. Nilai kejuangan heroisme.
9. Nilai kejuangan rasa senasib dan sepenanggungan.
10. Nilai kejuangan rasa setia kawan.
11. Nilai ke juangan nasionalisme dan cinta tahah air
12. Nilai kejuangan persatuan dan kesatuan.

e. Era Mengisi Kemerdekaan.
            Pada awal mengisi kemerdekaan timbul berbagai masalah antara lain timbul pergantian kabinet sebanyak 27 kali dan terjadinya berbagai pemberontakan-pemberontakan’i seperti : DIITII, APRA, RMS, Andi Azis, Kahar Muzakar, PRRI/Permesta, dan lain-lain serta terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara sehingga timbul Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945, penyimpangan y’ang sangat mendasar adalah mengubah pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila menjadi ideologi Komunis, yaitu dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini dapat segera ditumpas berkat perjuangan TNI pada waktu itu bersama-sama rakyat, maka lahir Orde Baru yaitu kembali kepada tatanan kehidupan yang baru dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan konsekuen. Selama Orde Baru pembangunan berjalan lancar, tingkat kehidupan rakyat perkapita naik, namun penyelenggaraan negara dan rakyat bermental kurang baik sehingga timbul korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan krisis keuangan, krisis ekonomi dan krisis moneter serta akhimya terjadi krisis kepercayaan yang ditandai dengan turunnya Kepemimpinan Nasional, kondisi tersebut yang menjadi sumber pemicu terjadinya gejolak sosial.

Kondisi demikian ditanggapi oleh mahasiswa dengan aksi-aksi dan tuntutan “Reformasi”,  yang pada hakekatnya reformasi adalah perubahan yang teratur, terencana, terarah dan tidak merubah/menumbangkan suatu yang sifatnya mendasar Nilai yang terkandung pada era mengisi kemerdekaan adalah semangat dan tekad untuk mencerdaskan bangsa, mengentaskan kemiskinan dan memerangi keterbelakangan, kemandirian, penguasaan IPTEK serta daya saing yang tinggi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga siap menghadapi abad ke-21 dalam era globalisasi.
Dari uraian tersebut diatas bahwa sejarah perjuangan bangsa memiliki peranan dalam memberikan kontribusi niJai-niiai kejuangan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk tetap utuh dan tegaknya NKRI yaitu SATU INDONESIA SATU.
Proses Bangsa Yang Menegara.
Proses bangsa menegara adalah suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa dan terbentuknya negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya Bela Negara. Dalam rangka upaya Bela Negara agar dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya sebagai dorongan/motivasi adanya keinginan untuk sadar Bela Negara sebagai berikut : Bangsa Yang Berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya “Tuhan” disebut Agama; Bangsa Yang Mau Berusaha, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Ekonomi; Bangsa Yang Mau Berhubungan Dengan lingkungan, berhubungan sesamanya dan alam sekitarnya disebut Sosial; Bangsa Yang Mau Berhubungan Dengan Kekuasaan, disebut Politik; Bangsa Yang Mau Hidup Aman Tenteram dan Sejahtera, berhubungan dengan rasa kepedulian dan ketenangan serta kenyamanan hidup dalam negara disebut Pertahanan dan Keamanan.
Pada zaman modern adanya negara lazim_ya dibenarkan oJeh anggapan-anggapan atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya menurut bangsa Indonesia, sebagaimana dirumuskan di dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan, yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan.

Apabila “dalil” inj kita analisis secara teoritis, maka hidup berkelompok “baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) harus berperikemanusiaan dan harus berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar dari pada bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua yang memerlukan suatu analisa ialah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, mengapa dalam penerapannya sering timbul pelbagai ragam konsep bernegara yang kadang-kadang dapat saling bertentangan. Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab utamanya, sehingga perlu kita pahami filosofi ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya. Namun di dalam penerapannya pada zaman modern, teori yang universal ini didalam kenyataannya tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang sama, demikian pula halnya banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa pengakuan dari bangsa lain, memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal tersebut adalah lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu negara.
Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi pula perdebatan di dalam PPKI, baik didalam membahas wilayah negara maupun di dalam merumuskan Pembukaan UUD 1945 yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Oleh karena itu merupakan suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihak-pihak terutama luar negeri yang beranggapan berbeda dengan dalih teori yang universa.

 

  1. III.           KONDISI YANG TERJADI DALAM NKRI SESUDAH PROKLAMASI

Peristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Pada tahun 2004, negara Indonesia mengadakan pemilu yang diikuti oleh 24 partai politik.  Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 yang diikuti puluhan partai, organisasi masa, dan perorangan. Masih ingatkah kalian bahwa setiap kali akan diselenggarakan Pemilihan Umum diadakan kampanye dari masing- masing partai politik peserta pemilu? Dalam kampanye tersebut dipaparkan masing- masing program partainya. Hal ini merupakan pendidikan politik bagi rakyat. Akan tetapi dalam kampanye seringkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena adanya pelanggaran dari aturan yang dibuat bersama. Rakyat sering menjadi korban dari orang- orang yang tidak bertanggung jawab ketika adanya arak- arakan kampanye. Walaupun seringkali memakan korban dari kampanye yang merupakan rentetan dari pemilu, namun Pemilihan Umum tetap diadakan sebab merupakan syarat sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi mulai melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Pemilu I tahun 1955 yang didambakan rakyat dapat meperbaiki keadaan ternyata hasilnya tidak memenuhi harapan rakyat. Krisis politik yang berkepanjangan akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itulah kehidupan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Demokrasi Terpimpin. Peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan tersebut akan kita pelajari dalam bab ini.

A Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)

Seperti telah kalian pelajari pada bab II bahwa dengan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya bangsa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Penandatanganan pengakuan kedaulatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini maka bentuk negara Indonesia adalah menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang – Undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang- Undang Dasar RIS. Tentunya kalian masih ingat bahwa salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya setelah KMB kemudian dilaksanakan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan UUD RIS bentuk negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah :
(1) Sumatera Timur,
(2) Sumatera Selatan,
(3) Pasundan,
(4) Jawa Timur,
(5) Madura,
(6) Negara Indonesia Timur, dan
(7) Republik Indonesia (RI).

Sedangkan kesembilan daerah otonom itu adalah:
(1) Riau,                     (6) Banjar,
(2) Bangka,                 (7) Kalimantan Tenggara,
(3) Belitung,                (8) Kalimantan Timur, dan
(4) Kalimantan Barat,   (9) Jawa Tengah.
(5) Dayak Besar,

Negara-negara bagian di atas serta daerah- daerah otonom merupakan negara boneka ( tidak dapat bergerak sendiri) adalah ciptaan Belanda. Negara- negara boneka ini dimaksudkan akan dikendalikan Belanda yang bertujuan untuk mengalahkan RI yang juga ikut di dalamnya. Bentuk negara federalis bukanlah bentuk negara yang dicita- citakan oleh bangsa Indonesia sebab tidak sesuai dengan cita- cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu setelah RIS berusia kira- kira enam bulan, suara- suara yang menghendaki agar kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat. Sebab jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan golongan mereka yang setuju dengan bentuk negara Serikat (golongan federalis) semakin terlihat kejahatannya ketika Sultan Hamid dari Kalimantan Barat yang menjabat sebagai Menteri Negara bersekongkol dengan Westerling. Raymond Westerling melakukan aksi pembantaian terhadap ribuan rakyat di Sulawesi Selatan yang tidak berdosa dengan menggunakan APRAnya.Petualangan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung pada bulan Januari 1950 menjadikan rakyat semakin tidak puas terhadap kondisi pemerintahan RIS. Oleh karena itu rakyat Bandung menuntut dibubarkannya pemerintahan negara Pasundan untuk menggabungkan diri dengan RI. Pada bulan Februari 1950 pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat yang isinya pemerintah Pasundan menyerahkan kekuasaannya pada Komisaris Negara (RIS), Sewaka. Gerakan yang dilakukan di Pasundan ini kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan dan negara-negara bagian lain. Negara-negara bagian lain yang menyusul itu cenderung untuk bergabung dengan RI. Pada akhir Maret 1950 tinggal empat negara bagian saja dalam RIS, yakni Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI setelah diperluas. Selanjutnya pada tanggal 21 April 1950 Presiden Sukawati dari NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan RI menjadi negara kesatuan. Melihat dukungan untuk kembali ke NKRI semakin luas, maka diselenggarakanlah pertemuan antara Moh. Hatta dari RIS, Sukawati dari Negara Indonesia Timur dan Mansur dari Negara Sumatera Timur. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 diadakanlah konferensi antara wakil-wakil RIS yang juga mewakili NIT dan Sumatera Timur dengan RI di Jakarta. Dalam konferensi ini dicapai kesepakatan untuk kembali ke Negara Kesatuan RI. Kesepakatan ini sering disebut dengan Piagam

Persetujuan, yang isinya sebagai berikut:
1). Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara    RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2). Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD   RI tahun 1945.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kembali ke NKRI maka proses kembali ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang- Undang Dasar Sementara RI. Undang Dasar Sementara RI ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian sejak saat itulah Negara Kesatuan RI menggunakan UUD Sementara (1950) dan demokrasi yang diterapkan adalah Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Jadi berbeda dengan UUD 1945 yang menggunakan Sistem Kabinet Presidensiil.

B. Pemilihan Umum I Tahun 1955 di Tingkat Pusat dan Daerah

Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik tidak stabil. Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk kepentingan golongannya saja. Wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan. Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum. Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet, misalnya kabinet Alisastroamijoyo I bahkan telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu. Akan tetapi Kabinet Ali I tersebut sudah jatuh sebelum melaksanakan Pemilihan Umum. Akhirnya pesta demokrasi rakyat tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Umum Pusat dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni :

1. gelombang I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota- anggota Dewan     Perwakilan Rakyat (DPR), dan
2. gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota- anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang Dasar).

Suatu pesta demokrasi nasional pertama kali yang diadakan sejak Indonesia merdeka itu dilakukan oleh lebih dari 39 juta rakyat Indonesia. Mereka mendatangi tempat-tempat pemungutan suara guna menyalurkan haknya sebagai pemilih. Dalam pelaksanakannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Dalam Pemilihan Umum tersebut diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, dan perorangan pun juga ikut, sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi di antaranya keluar sebagai empat besar adalah : (1) Fraksi Masyumi (60 anggota); (2) Fraksi PNI (58 anggota); (3) Fraksi NU (47 anggota); (4) Fraksi PKI (32 anggota). Seluruh anggota DPR hasil Pemilu I tersebut berjumlah 272 anggota, yaitu dengan perhitungan bahwa seorang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Pada tanggal 25 Maret 1956 DPR hasil pemilihan umum dilatik. Sedangkan anggota konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956. Pemilihan Umum I tahun 1955 berjalan secara demokratis, aman, dan tertib sehingga merupakan suatu prestasi yang luar biasa di mana rakyat telah dapat menyalurkan haknya tanpa adanya paksaan dan ancaman. Walaupun Pemilu berjalan sukses akan tetapi hasil dari Pemilu tersebut belum dapat memenuhi harapan rakyat karena masing- masing partai masih mengutamakan kepentingan partainya daripada untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu pada waktu itu masih mengalami krisis politik dan berakibat lahirnya Demokrasi Terpimpin.

C. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang Ditimbulkannya

Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebab ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Sejak itu pula di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Pertentangan antarpartai politik seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di daerah-daerah mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai dewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri.

Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut.
1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI).
3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante ini berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit.

Perdebatan-perdebatan itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Persoalan yang menjadi penyebabnya adalah adanya dua kelompok yakni kelompok partai-partai Islam yang menghendaki dasar negara Islam dan kelompok partai-partai non-Islam yang menghendaki dasar negara Pancasila. Kelompok pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar daripada golongan Islam akan tetapi belum mencapai mayoritas 2/3 suara untuk mengesahkan suatu keputusan tentang Dasar Negara (pasal 137 UUD S 1950). Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang pro dan militer mendesak kepada Presiden Soekarno untuk segera mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekrit. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi Dekrit Presiden tersebut adalah:

1) pembubaran Konstituante,
2) berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950, serta
3) pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka negara kita memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa lembaga negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR – GR). Dalam pidato Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang terkenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Presiden Soekarno bahwa inti dari Manipol ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima inti manipol ini sering disingkat USDEK.

Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bernegara ini baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom yakni ada unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis. Dalam bidang ekonomi pemerintah menerapkan ekonomi terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor hanya dikuasai orang- orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, pemerintah melarang budaya-budaya yang berbau Barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atau Neo Kolonialis dan imperalisme (Nekolim) sebab dalam hal ini pemerintah lebih condong ke Blok Timur.

  1. IV.             KONDISI YANG TERJADI DALAM NKRI  PADA MASA ORDE LAMA

ORDE LAMA (1945-1965)

Yang pertama kita akan membahas mengenai dinamika Politik, Sosial, dan Ekomoni di Era Bung Karno, tepatnya pada era Orde Lama. Sejarah panjang mengenai dinamika politik pada masa orde lama di Indonesia yang berhubungan dengan praktek politik berdasar demokrasi muncul semenjak dikelurkannya Maklumat Wakil Presiden No.X, 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang nyata dimiliki oleh Perdana Menteri, kabinet dan parlemen. Kegiatan partisipasi politik di masa itu berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, demikian, masa itu ditandai oleh terlokalisasinya proses politik dan formulasi kebijakan pada segelintir elit politik semata, hal tersebut ditunjukan pada rentang 1945-1959 ditandai dengan adanya tersentralisasinya kekuasaan pada tangan elit-elit partai dan masyarakat berada dalam keadaan terasingkan dari proses politik.

Namun pada akhirnya masa tersebut mengalami kehancuran setelah adanya perpecahan antar-elit dan antar-partai politik di satu sisi dan pada sisi yang lain adalah karena penentangan dari Soekarno dan Militer terhadap distribusi kekuasaan yang ada, terlebih Bung Karno sangat tidak menyukai jika dirinya hanya dijadikan Presiden simbolik. Perpecahan yang terjadi diantara partai politik yang diperparah oleh konflik tersembunyi antara kekuatan partai dengan Bung Karno dan Militer, serta adanya ketidakmampuan sistem cabinet dalam merealisasikan program-programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional, telah membuat periode revolusi dan demokrasi parlementer oleh krisis integrasi dan stabilitas yang parah. Pada keadaan inilah Bung Karno memanfaatkan situasi dan pihak militer untuk menggeser tatanan pemerintahan ke arah demokrasi terpimpin pun ada di depan mata. Dengan adanya Konsepsi Presiden tahun 1957, direalisasikannya nasionalisasi ekonomi, dan berlakunya UU darurat, maka pintu ke arah Demokrasi terpimpin pun dapat diwujudkan seperti apa yang telah dia idam-idamkan. Namun ada sebuah hal positif yang dapat kita ambil di Era Orla yakni diadakannya pemilu tepatnya pada tanggal 29 september 1955 dan 15 desember 1955 yang pada tanggal 29 september adalah pemilu untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 desember  adalah pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Pada pemilu tersebut dianggap pemilu yang paling demokratis dikarenakan pada waktu itu ada 29 partai yang dan individu independen yang mengikuti pemilu. Pada saat itu juga kita ketahui bahwa keadaan Indonesia sendiri sedang tidak kondusif akibat peperangan dan kabinet yang jatuh bangun, namun hebatnya partisipasi masyarakat tidak berkurang untuk melaksanakan pemilu dan juga sama sekali tidak ada kecurangan dan tidak ada yang berpikir untuk curang atau tepatnya bisa dikatakan benar-benar murni, tidak adanya money politik dan lain sebagainya, sehingga pemilu tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang benar-benar dikatakan demokratis.

Kembali lagi mengenai demokrasi terpimpin yang sudah di depan mata Bung Karno. Jelas permasalahan dari demokrasi terpimpin sendiri kita ketahui adalah berubahnya peta distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang semula terbagi dalam sistem parlementer berubah menjadi kekuasaan yang terpusat (sentralistik) pada tangan Bung Karno, dan secara signifikan diimbangi oleh peran dan kekuasaan PKI dan Angkatan Darat. Dan akhirnya menjadi blunder bagi Bung Karno sendiri dengan adanya peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 september 1965 dalam kepemerintahannya.

Kemudian kita membicarakan masalah ekonomi pada masa Orde Lama, krisis ekonomi adalah keadaan lain yang menjadi ciri dari periode ini. Dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer, pergantian kekuasaan yang terus menerus telah menyebabkan setiap kabinet tidak sempat merealisasikan program ekonomi dan program sosial yang sudah menjadi agenda. Akibatnya perekonomian mejadi terbengkelai. Begitu pula halnya dengan periode demokrasi terpimpin. Kegandrungan akan revolusi, perhatian berlebiahan terhadap persoalan internasional, dan salah urus serta kesalahpahaman manajemen politik telah menyebabkan demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi yang bisa dikatakan separah keadaan politik pada masa itu. Disamping itu ketika demokrasi terpimpin, Bung Karno secara tegas mengumumkan mengenai penasionalisasian hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang berada di seluruh Indonesia. Ironis lagi ketika tahun 1950 dikenal dengan “gunting syafruddin” dimana nilai mata uang rupiah berubah atas dasar kebijakan Bung Karno dalam menangani kasus inflasi di Indonesia pada saat itu, misalnya uang pecahan seribu rupiah berubah nilai dan nominalnya menjadi seratus rupiah. Politik pengebirian uang yang dilakukan soekarno membuat masyarakat menjadi panik. Apalagi diumumkan secara diam-diam, sementara televisi belum muncul dan hanya diumumkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia). Karena dilakukan hari Sabtu, koran-koran baru memuatnya Senin. Dikabarkan banyak orang menjadi gila karena uang mereka nilainya hilang 50 persen. Yang paling menyedihkan mereka yang baru saja melakukan jual beli tiba-tiba mendapati nilai uangnya hilang separuh. Demikian mengenai sebagian dinamika ekonomi pada masa orde lama.

Beralih pada dinamika sosial era orde lama sendiri juga seluruh aturan yang ada benar-benar dijalankan oleh Bung Karno. Sekelumit cerita mengenai bagaimana keadaan sosial di masa itu adalah seperti kasus peristiwa bagaimana seorang anak katakanlah remaja pada saat itu tidak bisa mengekspresikan kebebasannya bisa dibilang dalam dunia seni atau hal-hal yang berbau kebebasan berekspresi. Salah satu contohnya pada masa itu sebenarnya di dunia barat sudah mengenal apa yang dinamakan dengan “celana pensil”, dan secara tidak langsung tren celana pensil pada saat itu juga turut menpengaruhi tren di Indonesia sendiri khususnya pada anak-anak remaja. Dan ironisnya yang terjadi adalah pengadaan operasi mengenai celana pensil dimana dalam operasi yang digelar oleh pihak keamanan tersebut setiap warga yang terdeteksi atau tidaknya bahwa apa yang dikenakan adalah celana pensil dengan memasukkan kedalam setiap celana para pemuda pada waktu itu, sehingga akibatnya siapa yang terdeteksi maka konsekuensinya celana yang dikenakan wajib robek hingga atas. Dan peristiwa yang tak kalah bersejarah dalam dunia musik Indonesia adalah penangkapan Band Koes Plus.

Pada Kamis 1 Juli 1965, sepasukan tentara dari Komando Operasi Tertinggi (KOTI) menangkap kakak beradik Tony, Yon, dan Yok Koeswoyo dan mengurung mereka di LP Glodok, kemudian Nomo Koeswoyo atas kesadaran sendiri, datang menyusul. Adik Alm Tony Koeswoyo itu rupanya memilih “mangan ora mangan kumpul” ketimbang berpisah dari saudara-saudara tercinta. Adapun kesalahan mereka adalah karena selalu memainkan lagu – lagu The Beatles yang dianggap meracuni jiwa generasi muda saat itu. Sebuah tuduhan tanpa dasar hukum dan cenderung mengada ada, mereka dianggap memainkan musik “ngak ngek ngok” istilah Pemerintahan berkuasa saat itu, musik yg cenderung imperialisme pro barat. Dari penjara justru menghasilkan lagu-lagu yang sampai saat sekarang tetap menggetarkan, “Didalam Bui”, “jadikan aku dombamu”, “to the so called the guilties”, dan “balada kamar 15″. 29 September 1965, sehari sebelum meletus G 30 S-PKI, mereka dibebaskan tanpa alasan yang jelas. Itulah sedikit dinamika sosial di era Orde Lama dimana setiap keadaan masyarakat harus sesuai aturan yang diterapkan oleh Bung Karno pada waktu itu.

 

A. Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia pada masa orden lama

Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:

  • TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
  • TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,
  • Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip, damai, dan sejahtera. Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.

Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu.

Sekitar tahun 1960 sampai 1965  proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat.

Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650 persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno.

 

 

B. Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan pada masa orde lama

Masa pemerintahan Soekarno kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai persoalan antaranya pergejolakankan politik yang belum kondusif dan juga system pemerintahan yang belum baik, sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan.

a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

  • Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
  • Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
  • Kas negara kosong.
  • Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

  • Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
  • Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

  • Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
  • Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
  • Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

  • Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  • Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
  • Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

 Sistem Pemerintahan pada masa orde lamakebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

 

 

 

 

 

SARAN

            Saran kami sebagai penyusun laporan ini adalah, dengan mengetahui  dan membaca laporan kami ini di harapkan para mahasiswa pembaca dapat mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai dalam perjuangan bangsa, dalam pancasila pada masa proklamasi dan orde lama.

Dengan mengetahui ini, mahasiswa di harapkan dapat mengamalkan hal-hal yang baik dalam perjuangan bangsa.

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan memberi informasi bagi para mahasiswa mengenai bagaimana pelaksanaan pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek penyelenggaraan negara, nilai-nilai perjuangan bangsa sebelum proklamasi, kondisi yang terjadi dalam NKRI sesudah proklamasi, dan kondisi yang terjadi dalam NKRI pada masa orde lama baik dari segi pemerintahannya, keadaan sosial masyarakatnya maupun dari segi perekonomiannya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang aktif berperan dalam membantu proses penyusunan laporan ini.

Semoga semua yang kami susun ini dapat bermanfaat.

TERIMA KASIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

 

  • Ø Http//www.Google.com

 

  • Ø Http//www.Wikipedia.com

 

  • Ø Http//blog.Author: Arie Fadjar

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on November 9, 2012 in EDUCATION

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Korean Wave Indonesia

The Seoulcial Life

KHAIRUL'S BLOG

Sebaik-baik manusia, yang banyak memberikan manfaat pada orang lain

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 140 other followers

%d bloggers like this: